Panduan Perdagangan Indonesia & Internasional

Referensi resmi yang dipakai sistem: 24 jenis perdagangan, 11 Incoterms, 13 metode pembayaran, 17 dokumen, 22 perjanjian dagang, dan 24 pasar tujuan ekspor. Seluruh member berlokasi di Indonesia, pembeli dapat berasal dari negara mana pun.

Jenis Perdagangan Incoterms 2020 Metode Pembayaran Dokumen Dagang Perjanjian Dagang Pasar Tujuan Ekspor Bab HS Code Mata Uang & Satuan

Kode	Nama	Lingkup	Dasar Hukum / Acuan	Keterangan
`DAGANG_UMUM`	Perdagangan Umum Dalam Negeri	Domestik	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Kegiatan jual beli barang dan jasa di dalam wilayah Republik Indonesia oleh pelaku usaha berizin NIB/KBLI perdagangan.
`GROSIR`	Perdagangan Besar (Grosir/Wholesale)	Domestik	KBLI 46xxx	Penjualan dalam partai besar kepada pengecer, industri, atau pelaku usaha lain, bukan ke konsumen akhir.
`ECERAN`	Perdagangan Eceran (Ritel)	Domestik	KBLI 47xxx	Penjualan langsung kepada konsumen akhir melalui toko, gerai, atau kanal daring.
`DISTRIBUTOR`	Distributor	Domestik	Permendag No. 24 Tahun 2021	Pelaku usaha yang membeli putus dari produsen/prinsipal dan menjual kembali di wilayah pemasaran tertentu.
`AGEN`	Agen / Keagenan	Keduanya	Permendag No. 24 Tahun 2021	Bertindak atas nama prinsipal untuk memasarkan barang tanpa memiliki barang, memperoleh komisi.
`AGEN_TUNGGAL`	Agen Tunggal / Sole Agent	Keduanya	STP (Surat Tanda Pendaftaran) Kemendag	Keagenan eksklusif atas merek/prinsipal tertentu untuk seluruh wilayah Indonesia.
`WARALABA`	Waralaba (Franchise)	Keduanya	PP No. 35 Tahun 2024	Pemberian hak penggunaan sistem bisnis dan merek dengan imbalan royalti, wajib memiliki STPW.
`KONSINYASI`	Konsinyasi	Domestik	KUH Perdata	Barang dititipkan kepada penjual, pembayaran dilakukan setelah barang terjual.
`MAKLON`	Maklon / Contract Manufacturing	Keduanya	PMK terkait jasa maklon	Produksi barang atas pesanan dan spesifikasi pemesan; bahan baku dapat disediakan pemesan.
`LELANG`	Perdagangan Melalui Lelang	Domestik	Vendu Reglement & PMK Lelang	Jual beli barang melalui penawaran harga secara terbuka atau tertutup di hadapan pejabat lelang.
`PBK`	Perdagangan Berjangka Komoditi	Keduanya	UU No. 32 Tahun 1997 jo. UU No. 10 Tahun 2011	Transaksi kontrak berjangka komoditi yang diawasi Bappebti.
`PMSE`	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	Keduanya	PP No. 80 Tahun 2019	Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
`EKSPOR`	Ekspor	Internasional	UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan	Pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia dengan dokumen PEB dan pemenuhan ketentuan LARTAS.
`IMPOR`	Impor	Internasional	UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan	Pemasukan barang ke daerah pabean Indonesia dengan dokumen PIB, API-U/API-P, serta pelunasan bea masuk dan PDRI.
`REEKSPOR`	Re-Ekspor	Internasional	Permenkeu tentang Re-ekspor	Pengeluaran kembali barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya atau tidak sesuai pesanan.
`REIMPOR`	Re-Impor	Internasional	PMK No. 106/PMK.04/2007	Pemasukan kembali barang yang sebelumnya diekspor, misalnya barang perbaikan atau pameran.
`TRANSIT`	Perdagangan Transit	Internasional	Konvensi WCO / ketentuan pabean	Barang melewati wilayah pabean suatu negara untuk diteruskan ke negara tujuan tanpa diperdagangkan di dalamnya.
`ENTREPOT`	Entrepot / Perdagangan Antar Pulau & Gudang Berikat	Keduanya	PMK tentang Tempat Penimbunan Berikat	Penimbunan barang impor untuk diolah/dikirim kembali dengan penangguhan bea masuk.
`BORDER`	Perdagangan Lintas Batas (Border Trade)	Internasional	Permendag Perdagangan Lintas Batas	Perdagangan penduduk kawasan perbatasan darat/laut dengan negara tetangga dalam nilai terbatas.
`BARTER`	Imbal Dagang (Counter Trade / Barter)	Internasional	Permendag Imbal Dagang	Transaksi pertukaran barang dengan barang atau kewajiban pembelian balik, umum pada pengadaan alutsista dan komoditas.
`MERCHANTING`	Merchanting / Intermediary Trade	Internasional	Praktik perdagangan internasional	Pembelian barang dari negara A dan penjualan ke negara C tanpa barang masuk ke negara pedagang.
`DROPSHIP`	Dropshipping B2B	Keduanya	PP No. 80 Tahun 2019	Penjual memasarkan barang milik pemasok dan pengiriman dilakukan langsung oleh pemasok ke pembeli.
`TENDER`	Pengadaan / Tender	Domestik	Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12/2021	Penyediaan barang dan jasa bagi instansi pemerintah atau korporasi melalui mekanisme tender/e-katalog.
`KAWASAN_BEBAS`	Perdagangan Kawasan Bebas (FTZ)	Keduanya	UU No. 44 Tahun 2007	Perdagangan di kawasan perdagangan bebas seperti Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang dengan fasilitas fiskal.